Pengusaha Gunungkidul yang bergerak di sektor wisata terutama yang memiliki usaha rumah makan dan perhotelan mulai merasakan pukulan berart menurunnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini. Sebenarnya pukulan ini sudah mulai sejak pertengahan Februari dengan menurunnya wisatawan, dan berlanjut hingga dikeluarkannya Maklumat Kapolri untuk meniadakan segala kegiatan yang mengundang massa.
“Dampak pandemi Covid-19 melemahkan semua sektor ekonomi termasuk industri pariwisata. Sektor pariwisata merupakan lokomotif ekonomi, jika ini berhenti maka gerbong-gerbong yang lain akan ikut berhenti”, ungkap Sunyoto ketua PHRI Gunungkidul.
Dampak masifnya penyebaran virus Coronona ini benar-benar dirasakan oleh para pemilik rumah makan dan katering. “Bagaimana tidak order yang sudah masuk jauh sebelum ada pandemi, tiba-tiba dibatalkan”, kata Wanto Harusno, ketua PPJI Gunungkidul. PPJI Gunungkidul saat ini memiliki anggota 60 orang yang bergerak di usaha katering dan rumah makan. Situasi dilematis yang dirasakan oleh para pemilik usaha. Di satu pihak jelas mendukung upaya pemerintah dalam menghambat penyebaran virus ini, di pihak lain dengan sepinya order berarti akan merumahkan karyawannya.
“Terlebih dengan turunnya maklumat Kapolri praktis semua kegiatan yang berpotensi pengumpulan massa atau orang tidak diperbolehkan. Ini pasti berdampak kerugian yang tidak kecil bagi pengusaha maupun orang yang punya hajatan”,lanjut Wanto.
Karena situasi yang berat ini maka PHRI dan PPJI pada Kamis, 26 Maret lalu menemui Anggota DPR Heri Nugroho, untuk menyampaikan beberapa aspirasinya. Aspirasi ini berkaitan dengan himbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi pengusaha yang memiliki kewajiban dengan perbankan berupa penundaan angsuran. Sunyoto SH, ketua PHRI Gunungkidul, menyampaikan juga situasi beratnya di sektor rumah makan dan perhotelan. PHRI menaungi 78 anggota yang memiliki rumah makan dan hotel di Gunungkidul, yang mengandalkan tamu dari wisatawan.
“Saat ini semua rumah makan anggota PHRI menutup usahanya, yang hotel masih buka tapi tidak ada yang menginap, katanya. Lebih lanjut Sunyoto menyampaikan agar DPR mendorong pemerintah untuk berani mengambil langkah yang lebih konkrit agar menyampaikan kepada Bank-bank plat merah maupun BUMN debitur bisa menuda angsuran dan bunganya selama masa krisis ini.
“Tentu bank nanti akan punya aturan pelaksanaan sendiri, itu kami maklum. Penundaan angsuran ini terutama bagi debitur yang selama ini telah menunjukkan itikad baik dengan tertib membayar angsuran. Setidaknya bisa angsuran bulan Mare bisa ditunda sampai beberapa bulan ke depan”. Mengenai hal-hal teknisnya Sunyoto menyerahkan kepada kebijakan Bank yang bersangkutan. Sunyoto juga menghimbau agar pengusaha segera proaktif menemui petugas bank (account representative) untuk menyampaikan mengenai permintaan penundaan ini.
Heri Nugroho selalu Wakil Ketua Komisi B DPRD yang membidangi pariwisata dan pendapatan daerah menyatakan bahwa sungguh memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang bergerak di sektor kuliner ini.
“ Sebentar lagi kami pasti akan menerima banyak keluhan terkait dengan penundaan angsuran bank ini, misalnya dari kalangan seniman, pamong desa dan kelompok lainnya. Siang ini juga aspirasi ini akan kami bawa ke rapat Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 bersama Bupati. Kami akan mendorong Bupati bertindak kongkrit,” kata Heri Nugroho di ruangan rapat.
Langkah konkrit Bank untuk relaksasi bagi debitur ini sungguh dinanti sehingga bisa memperpanjang napas para pengusaha untuk mempertahankan bisnisnya.
