Melihat Gunungkidul saat ini yang hijau royo-royo, bagi generasi milenial barangkali tidak pernah terbayangkan kondisi sekitar 50 tahun lalu.
Merupakan proses panjang penuh tantangan sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja keras untuk mewujudkanya.
Gunungkidul era 1960 – 1970 an terkenal kering , gersang , tandus dan gundul.
Luas lahan kritis di luar kawasan hutan saat itu diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 hektar
Dampak terburuk yang pernah terjadi yakni penduduk kekurangan pangan sehingga menyebabkan penyakit hongerudim ( HO ) / busung lapar.
Bupati Gunungkidul era 1974 – 1984 Darmakum Darmokusumo yang menyandang gelar Insinyur Kehutanan memiliki semangat luar biasa untuk merubah stigma negatif tersebut dengan gerakan penghijauan dan reboisasi lahan kritis.
Mengingat perilaku masyarakat terhadap penghijauan masih sangat kurang sehingga berbagai upaya penanaman belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.
Salah satu upaya penghijauan masif yang dilakukan Pak Darmakum adalah dengan menyebarkan benih lamtoro Sabrang dari Helikopter dengan sasaran lahan kritis pegunungan Sewu.
Mengingat tingkat erosi pada pegunungan zona selatan sudah sangat parah sehingga sering disebut batu bertanah maka tingkat keberhasilan penghijauan sangat rendah.
Hal tersebut diperparah dengan sering terjadi musim kemarau panjang sehingga tanaman yang baru saja tumbuh akan mengalami kekeringan dan mati.
Tahun 1966 tepatnya tanggal 10 Juli Ir Darmakum Darmokusumo bersama Prof Oemi Hani’in dan enam rimbawan lainnya mencari pola rehabilitasi lahan kritis dengan penghijauan di petak 5 kawasan hutan yang akhirnya diberikan nama Wanagama 1.
Nama Darmakum Darmokusumo begitu sangat populer dikaitkan dengan penghijauan lahan kritis di Gunungkidul, hingga kini namanya tetap dikenang.Bahkan konon dokumen keberhasilan penghijauan di Gunungkidul saat beliau memimpin tersimpan rapi di salah satu museum negeri Paman Sam.
Darmakum Darmokusumo layak mendapatkan penghormatan atas jasa-jasanya sebagai “pahlawan penghijauan”.
Pada tahun 1977 lahirlah Inpres Penghijauan skala nasional yang merupakan program penyelamatan hutan tanah dan air ( PHTA ) dengan sasaran lahan kritis diluar kawasan hutan negara.
Inpres penghijauan dilaksanakan dengan sistem keproyekan dari tahun ke tahun dan Gunungkidul merupakan salah satu sasaran prioritas.
Proyek Penghijauan pada hakekatnya merupakan upaya penyuluhan bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah ( RLKT ) dengan fisik kegiatannya sebagai alat peraga yang pelaksanaan dilakukan oleh petani.
Tujuan penyuluhan RLKT sejatinya adalah merubah perilaku petani dari tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu mau dan mampu setelah menyadari akan arti pentingnya penghijauan.
Perilaku dimaksud adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan ( PSK ) petani.
Dengan demikian untuk pelaksanaan proyek Penghijauan perlu ada petugas lapangan penghijauan ( PLP ) berperan sebagai penyuluh , dan petani yang terhimpun dalam kelompok tani penghijauan sebagai sasaran utama.
Mulai tahun 1977 – 1980 an jenis kegiatan proyek Penghijauan yang utama adalah penanaman bibit pohon kayu-kayuan / tanaman keras.
Jenis tanaman tersebut diutamakan dan dipilih tanaman Pioneer yang mampu tumbuh dan hidup dilahan kritis diantaranya accasia auriculiformis , jati , mahoni , mete , glireside , kaliandra dan sonokeling.
Standar teknis penanaman pohon penghijauan satu hektar 400 batang , dengan jarak tanam 5 x 5 meter.
Petani yang terhimpun dalam kelompok tani penghijauan diberikan insentif berupa uang untuk pembuatan ajir , lubang tanam, bantuan pertemuan dan bibit tanaman secara gratis serta bimbingan teknis,administrasi dan penyuluhan oleh PLP.
Disamping itu ada juga kegiatan pembuatan atau penyempurnaan teras disertai penanaman tanaman penguat teras.
Berbagi permasalahan dalam pelaksanaan proyek Penghijauan diantaranya keterlambatan tanam, kerusakan bibit dan musim kemarau panjang.
Pada awalnya proyek Penghijauan pemimpin proyeknya adalah Bupati kemudian kepala Dinas Pertanian akhirnya turun pada pejabat di Dinas Pertanian kabupaten Gunungkidul.
Baru setelah Departemen Kehutanan terbentuk sekitar tahun 1986 proyek ditangani pejabat Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah ( PKT ) sebagai embrio terbentuknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan di era otonomi daerah.
( bersambung)
