Bupati Gunungkidul Memberikan Arahan Dalam Acara Deklarasi Komitmen Pembangunan Zona Integritas. (Dok. Ist)
Deklarasi Komitmen untuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Panewu Kabupaten Gunungkidul telah melakukan deklarasi sebagai wujud komitmen bersama.
Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul, Saptoyo, mengungkapkan bahwa penguatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah rutin dilaksanakan setiap tahun. Ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB nomor 90 Tahun 2021 sebagai upaya instansi untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pegawai Kabupaten Gunungkidul telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelayanan masyarakat dan terus meningkatkan komitmen bebas korupsi. Penandatanganan fakta Integritas Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM dilakukan oleh Bupati dengan seluruh Kepala OPD.
“Tujuan pembangunan Zona Integritas adalah mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas agar terhindar dari praktik KKN,” ungkap Saptoyo.
Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (Dok. Ist)
Target Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 mengajukan dua perangkat daerah menuju WBBM, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan dua perangkat daerah yang diajukan menuju WBK adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSUD Wonosari.
“Untuk penguatan kembali pembangunan zona integritas yaitu di 44 PD, RSUD Saptosari, 406 SD, 61 SMP, 30 Puskesmas dan 31 UPT lainnya,” ujar Saptoyo.
Komitmen menjadi instansi pemerintah yang menjunjung transparansi, bebas korupsi dan lainnya diharapkan mampu memberikan perubahan pada jalannya birokrasi di Pemkab Gunungkidul.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul menambahkan bahwa kegiatan ini juga sebagai upaya peningkatan capaian MCP KPK RI dan indeks SAKIP Kabupaten Gunungkidul serta peningkatan integritas pimpinan jabatan pimpinan tinggi pratama.
