Apabila kita perhatikan rambu pada saat melewati ruas jalan raya, maka akan terlihat rambu jalan yang bertuliskan angka Romawi I, II, atau III. Kemudian ada pula rambu yang bertuliskan Nasional, Propinsi berikut nomor-nomor yang terletak di bawahnya.
Lantas, apa arti dan makna dari rambu-rambu tersebut? Rambu tersebut sesungguhnya menerangkan status dan kelas sebuah jalan. Status jalan terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan tersebut, apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataukah pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan kelas jalan berarti terkait dengan fungsi pelayanan jalan, intensitas lalu-lintasnya, dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan.
Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti penjelasan status dan fungsi jalan di bawah ini.
STATUS JALAN
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Kota
- Jalan Desa.
Pengertian dari masing-masing status jalan tersebut adalah sebagai berikut:
Jalan Nasional
Jalan Nasional terdiri dari:
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
- Jalan Tol
- Jalan Strategis Nasional.
Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam pelaksanaanya, tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII yang berkantor di Jalan Murbei Barat I Sumurboto Banyumanik Semarang.
Sesuai dengan kewenangannya, maka ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.
Jalan Provinsi
Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:
- Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota
- Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota
- Jalan Strategis Provinsi
- Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Jalan Kabupaten
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:
- Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
- Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.
- Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota.
- Jalan strategis kabupaten.
Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
Jalan Kota
Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota
Jalan Desa
Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
KELAS JALAN
Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
- Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan terdiri dari: Jalan Kelas I, Jalan Kelas II, Jalan Kelas III, dan Jalan Kelas Khusus.
Jalan Kelas I
Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
Jalan Kelas II
Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
Jalan Kelas III
Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.
Jalan Kelas Khusus
Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.
RAMBU KELAS JALAN
Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh:
- Pemerintah Pusat, untuk jalan nasional
- Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi
- Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten
- Pemerintah kota, untuk jalan kota.
Demikian informasi seputar status dan kelas jalan. Semoga bermanfaat.
***
